Selain untuk memperlancar lalu-lintas di daerah yang telah berkembang, proyek ini akan meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa antar wilayah guna menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan 47 proyek infrastruktur jalan tol. Perintah itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek Strategis Nasional itu juga tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 8 Januari 2016.

Pengguna jalan tol akan mendapatkan keuntungan berupa penghematan biaya operasi kendaraan (BOK) dan juga penghematan waktu dibandingkan dengan apabila melewati jalan non-tol.

Dengan adanya jalan tol akses ke daerah tersebut menjadi lebih mudah. Jika suatu daerah sudah mudah diakses maka akan menarik para investor untuk berinvestasi disana. Serta dengan adanya jalan tol akan menambah pendapatan negara melalui pengendara yang membayar ketika melewai jalan tol.

Dengan diselesaikannya proyek jalan tol ini maka secara otomatis akan mengurangi jumlah kendaraan yang melewati jalan lintas desa, sehingga diharapkan akan mengurangi kemacetan serta memperlancar laju perekonomian warga.

Kendala yang kerap kali terjadi pada saat pembangunan jalan tol di Indonesia adalah karena terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan. Oleh karena itu koordinasi antara pengelola jalan tol dengan masyarakat harus selalu dibangun dan diperkuat, agar tercapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa menimbulkan adanya kesalahpahaman.